Azza Alfarizi Putra: Januari 2012

Sabtu, 14 Januari 2012

Pengertian Tentang HAM

Selasa, 10 Januari 2012

Pelanggaran pelanggaran ham yang terjadi di Palestina

10 Desember hari HAM sedunia, euforia perayaan bebasnya hak asasi manusia
sedunia dari tekanan atau interfensi dari siapapun, dari apapun. Benarkah?? . Di
sebuah negeri nun jauh, pelanggaran atas hak asasi masih berlangsung, malah
telah dilegalkan oleh konstitusi yang berlaku. Palestina. Meraung-raung,
terseok-seok, kemudian terinjak-injak kebebasannya di depan mata dunia yang
masih acuh tak acuh.
Di sana sepulang sekolah anak kecil bertempur melawan prajurit terlatih yang
memanggul AK47 hanya dengan ketapel. Di sana pemuda berperang menghadapi
mesin penghancur -tank- hanya dengan bongkahan batu di genggaman tangannya.
Lawan yang seimbang bukan? Di sana seorang ibu yang melepas anak pergi
sekolah, harus bersiap menerima kembali anaknya dalam balutan kain kafan.
Tentunya itu semua terjadi atas dasar “DEMI PERDAMAIAN DUNIA”, faktanya jadi
terbalik. Jadi siapa yang menindas siapa.Media mengatakan “Ini masalah SARA,
masalah agama, tidak perlu kita ikut campur”. Salah..ini masalah dunia, masalah
kita bersama, masalah pelanggaran dan penindasan hak asasi, yang dilakukan
terang-terangan, bahkan secara masal. Penindasan yang terjadi mencoreng moreng
wajah dunia dengan arang yang paling hitam. Lalu kemana organisasi yang katanya
berfungsi menjaga perdamaian dunia? Mati kutu di bawah adidaya kekuasaan.
Dimana kata-kata “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus DIHAPUSKAN”? Tidak ada
tindakkan aplikatifnya. Sekarang kita lebuh mengetahui bahwa masalah
‘perdamaian dunia’, ‘penjajahan yang harus dihapuskan’, dan ‘kebebasan HAM’
baru kita serukan dan kita bela, jika kita adalah objek penderitanya. Kalau bukan
kita yang tertindas tidak usah ambil pusing dan peduli.
Ketua Forum Tahanan Palestina, Isa Karaka, yang juga anggota legislatif Palestina,
mengabarkan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya
mengenai tahanan Palestina. Dalam rangka memperingati Pengesahan Deklarasi
Hak Asasi Manusia (HAM) ke-60, Karaka mempublikasikan data pelanggaran Rezim
Zionis Israel atas hak-hak bangsa Palestina, khususnya masalah tahanan negeri ini.
Dalam laporan tersebut disinggung mengenai kondisi buruk penjara-penjara Zionis
Israel, tempat penahanan warga Palestina, dan cara-cara penyiksaan para tahanan
Palestina. Pada saat yang sama, Departemen Urusan Tahanan Palestina
mengumumkan, sekitar 100 tahanan Palestina dalam beberapa tahun terakhir ini,
gugur syahid akibat siksaan di penjara Zionis Israel. 170 lainnya ditembaki ketika
ditangkap. Disebutkan pula, 47 tahanan gugur syahid menyusul minimnya
pelayanan kesehatan di penjara Zionis Israel. Sejak tahun 1967, Rezim Zionis Israel
menangkap lebih dari 800 ribu warga Palestina. Disebutkan pula, 337 warga
Palestina hingga kini masih berada di penjara Zionis Israel sejak intifadah pertama,
tahun 1987.
Berdasarkan data yang ada, 12 ribu warga Palestina mendekam di penjara-penjara
Zionis Israel. Disebutkan pula, 350 anak adalah di antara para tahanan Palestina di
penjara Zionis Israel. Bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat dunia atas
kondisi ini dan tuntutan berbagai pihak untuk membebaskan tahanan Palestina,
Rezim Zionis Israel bukan menghentikan aksi penangkapannya, malah terus
meningkatkannya. Dengan demkian, jumlah tahanan Palestina dari waktu ke waktu
kian bertambah.2
Di tengah tekanan masyarakat dunia untuk membebaskan para tahanan Palestina,
Rezim Zionis Israel menyatakan bahwa Tel Aviv bersedia membebaskan para
tahanan Palestian dengan syarat bangsa Palestina tidak menentang kebijakan
ekspansi dan hegemoni rezim ini. Terkait hal ini, Jururunding Otorita Palestina
dengan Rezim Zionis, Ahmad Qurei, mengatakan, "Israel mengusulkan akan
membebaskan lima ribu tahanan Palestian jika Tel Aviv dipersilahkan membangun
tujuh persen kawasan Tepi Barat Sungai Jordan. "
Mengingat kebijakan Rezim Zionis Israel yang tak pernah menepati janjinya,
bangsa Palestina sangat menyadari bahwa Tel Aviv setelah mendapatkan insentif
dari pihak Palestina, akan melakukan penangkapan lebih besar terhadap warga
Palestina dari jumlah tahanan yang akan dibebaskan.
Dengan perbandingan suara 33 setuju, 1 menolak, dan 13 abstain, Dewan Hak
Asasi Manusia PBB, Senin (12/1/2009), mengeluarkan sebuah resolusi mengenai
pelanggaran berat HAM terkait dengan operasi militer Israel terhadap wilayah
pendudukan Jalur Gaza. Perwakilan Tetap RI di Geneva, Senin, menginformasikan,
Indonesia mendukung dan mendorong keluarnya resolusi tersebut. Pihak yang
page 2 / 4Catatan sang imaginer | Pelanggaran HAM di Palestina : Sebuah Kajian Perspektif Hub.Internasional
menolak adalah Kanada, sementara negara-negara yang abstain adalah
negara-negara Uni Eropa.3
Resolusi Dewan HAM PBB itu mengecam keras ofensif militer Israel di Gaza dan
menegaskan bahwa serangan itu telah menimbulkan pelanggaran masif terhadap
hak asasi rakyat Palestina. Resolusi itu juga menilai Israel secara sistematis
menghancurkan infrastruktur Palestina dan menjadikan warga sipil serta fasilitas
medis sebagai target serangan. Resolusi yang disetujui di Geneva, Swiss, itu juga
mendesak diakhirinya serangan roket ke wilayah Israel, tetapi tidak menyebut soal
Hamas atau rincian pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan Israel.
Penyelidikan kejahatan
Resolusi Dewan HAM PBB tersebut semakin melengkapi kecaman keras badan
dunia itu terhadap Israel. Sebelumnya, Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay
menyerukan dilakukannya penyelidikan independen atas kemungkinan
kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel dalam aksi militernya di
Jalur Gaza.
Navi Pillay mencontohkan peristiwa terbunuhnya 30 warga sipil Palestina di sebuah
rumah di Gaza Tengah, yang menjadi sasaran penembakan Israel dan kebijakan
Israel yang sengaja mengabaikan anak-anak dan membuat kelaparan anak-anak
yang ibunya tewas akibat serangan yang mereka lakukan.
”Saya khawatir dengan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional. Insiden
seperti ini harus diselidiki karena memperlihatkan unsur-unsur yang dianggap
sebagai kejahatan perang,” kata Pillay.4
Hal ini memperjelas kekhawatiran public akan perdamaiaan dunia dan pelanggaran
terhadap Hak Asasi Manusia, dan ini tidak hanya menimpa pihak Mulim yang
menjadi korban disana namun juga kekhawatiran lahir dari masyarakat dunia yang
sangat peduli terhadap masalah ini, Kekhawatiran mereka lahir akibat tidak adanya
tindakan yang jelas ataupun yang tegas dari dewak keamanan yang selama ini
memang dipegang setir kekuasaannya oleh Negara Negara adidaya semisal :
Amerika, yang jelas – jelas menjadi konco dari pada Israel yang bertanhggung
jawab penuh atas Insiden Kekerasan di Palestina.
Badan bantuan PBB melaporkan, pekan lalu, bahwa 30 warga Palestina tewas
page 3 / 4Catatan sang imaginer | Pelanggaran HAM di Palestina : Sebuah Kajian Perspektif Hub.Internasional
dibunuh ketika tentara Israel menembaki sebuah bangunan tempat berlindungnya
110 warga sipil Palestina di wilayah permukiman Zeitoun di Gaza Tengah. Sejumlah
negara Barat mengatakan, resolusi yang dimajukan negara-negara Arab dan Afrika
itu terlalu satu sisi dan gagal mengakui peran dari serangan roket yang dilakukan
para pejuang Palestina, yang dianggap sebagai pemicu serangan Israel ke Jalur
Gaza.
Resolusi tersebut merupakan tekanan tambahan bagi Israel, tetapi diragukan akan
berdampak terhadap kebijakan perang Israel di Gaza. Hingga hari ke-16, Senin
kemarin, Israel masih melakukan gempuran militer ke Jalur Gaza. Maka dari itu
diperlukanlah konsistensi bertahap dari pihak yang bertanggung jawab akan hal ini
karena bagaimanapun ini telah menyangkut masalah Internasional dan menjadi
tanggung jawab penuh Warga Dunia demi terciptanya keamanan dan keselarasan
dalam hidup ummat manusia dimuka bumi ini.

Pengertian Tentang HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.

1. Hak Asasi Manusia di Yunani

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

2. Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

ü MAGNA CHARTA

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

Ø Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

Ø Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :

à Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.

à Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

à Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

à Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

ü PETITION OF RIGHTS

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

Ø Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.

Ø Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.

Ø Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

ü HOBEAS CORPUS ACT

Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

Ø Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.

Ø Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

ü BILL OF RIGHTS

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

Ø Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.

Ø Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Ø Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

Ø Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .

Ø Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

ü Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).

ü Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).

ü Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).

ü Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

4. Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.

2) Manusia mempunyai hak yang sama.

3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.

4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.

5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.

6) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.

7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.

8) Adanya kemerdekaan surat kabar.

9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.

10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

11) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.

12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.

13) Adanya kemerdekaan hak milik.

14) Adanya kemedekaan lalu lintas.

15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

5. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :

ü Hidup

ü Kemerdekaan dan keamanan badan

ü Diakui kepribadiannya

ü Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

ü Masuk dan keluar wilayah suatu Negara

ü Mendapatkan asylum

ü Mendapatkan suatu kebangsaan

ü Mendapatkan hak milik atas benda

ü Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

ü Bebas memeluk agama

ü Mengeluarkan pendapat

ü Berapat dan berkumpul

ü Mendapat jaminan sosial

ü Mendapatkan pekerjaan

ü Berdagang

ü Mendapatkan pendidikan

ü Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat

ü Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

6. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

ü Undang – Undang Dasar 1945

ü Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

ü Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Ø Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Ø Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Ø Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Ø Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Minggu, 08 Januari 2012

Kronologi sebelum terjadinya kerusuhan diAmbon

Tragedi berdarah di Ambon dan sekitarnya bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelum peristiwa Iedul Fithri 1419H berdarah, tercatat beberapa peristiwa penting yang dianggap sebagai pra-kondisi, bahkan jauh ke belakang pada tahun 1995. Beberapa peristiwa itu (sebagian) adalah sebagai berikut.1)

15 Juni 1995: Desa berpenduduk Islam, Kelang Asaude (Pulau Manipa), diserang warga Kristen Desa Tomalahu Timur, pada waktu Shubuh. Penyerangan dikoordinasikan oleh empat orang yang nama-namanya dicatat oleh MUI.

21 Pebruari 1996 (Hari Raya Iedul Fithri) : Desa Kelang Asaude diserang lagi. Serangan dilakukan oleh warga Tomahalu Timur dengan menggunakan batu dan panah. Tiga hari sebelumnya, serombongan orang yang dipimpin oleh sersan (namanya tercatat) datang ke Desa Asaude, menangkap raja (kepala desa) berikut istri dan anak-anaknya. Mereka menggeledah isi rumah dan menginjak-injak peralatan keagamaan.

18 Nopember 1998: Korem 174 Pattimura didemo. Sejumlah besar mahasiswa Unpatti (Universitas Pattimura) dan UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku), yang dimotori oleh organisasi pemuda dan mahasiswanya menghujat Danrem Kolonel Hikayat. Demonstrasi berlangsung dua hari. Mereka membakar beberapa mobil keamanan, melukai tukang becak, dan merusak serta melempari kaca kantor PLN Cabang Ambon. Jatuh korban luka-luka, baik di pihak mahasiswa maupun kalangan ABRI.

Beberapa bulan sebelumnya, berlangsung desas-desus dan teror. Isu pengusiran orang-orang Bugis-Buton-Makassar (BBM) sudah beredar di tengah masyarakat yang membuat gelisah banyak orang. Mereka kurang bisa membedakan suku Bugis dan Makassar. Kedua suku ini sebenarnya adalah satu. Orang-orang Muslim suku lain (non-Maluku) juga diisukan untuk diusir. Produksi pesanan senjata tajam ditengarai sangat tinggi. Pesanan dilakukan oleh kelompok tertentu.

Isu pengusiran BBM memang berbau SARA, terutama yang menangkut suku dan agama. Entah bagaimana awalnya dari dalam Gereja. yang tepat, isu BBM bertiup dengan kencang dari kalangan Kristen, bahkan kabarnya disuarakan oleh Gereja.

Menjelang akhir Nopember 1998: Sekitar 200 preman Ambon dari Jakarta, yang bekerja sebagai penjaga keamanan tempat judi pulang kampung. Merekalah yang memulai bentrok dengan penduduk Ketapang (Jakarta). Karena umat Islam Jakarta marah, mereka dikepung. Beberapa darinya tewas. Sejumlah besar yang lain diminta masyarakat agar dievakuasi oleh aparat keamanan. Sebagian dari mereka - sekitar 200 orang - inilah yang pulang ke Ambon.

Beberapa 'Test Case' Sebelum Iedul Fithri Berdarah

Setidaknya, ada tiga peristiwa penting yang dapat dianggap sebagai bagian dari tragedi Iedul Fithri berdarah 1999. Ketiga peristiwa itu adalah peristiwa Wailete tanggal 13 Desember 1998, peristiwa Air Bak 27 Desember 1998, dan peristiwa Dobo 14 dan 19 Januari 1999.

Peristiwa-perista di atas adalah sebuah 'test case' yang dinilai berhasil mendeteksi keberanian, persatuan dan kesatuan serta kesiapan Ummat Islam se-Ambon untuk berperang. Kesabaran Ummat Islam yang tengah menyongsong bulan Ramadhan itu dianggap suatu kelemahan terutama penilaian terhadap suku Bugis-Buton-Makassar yang kurang kompak. Atas dasar penilaian demikian itu tampaknya dijadikan peluang untuk mengobarkan Tragedi Iedul Fithri Berdarah. Hal ini terbukti dengan tiba-tiba didatangkan ratusan preman dari Jakarta, eks-konflik Jalan Ketapang, Jakarta sebagai pelaku di lapangan.

Serangan Massa Kristen ke Desa Wailete

13 Desember 1998 : Desa Wailete yang merupakan perkampungan Muslim masyarakat asal Bugis-Buton-Makasar (BBM) diserang oleh warga Kampung Hative Besar (Kristen). Ratusan massa Kristen menyerbu dengan batu, dan membakar kampung Wailete. Serangan dilakukan dua kali pada malam itu dimana tahap kedua dilakukan secara tuntas membakar habis semua rumah sehingga penghuni hanya menyelamatkan diri dengan baju yang melekat di badan saja. Empat rumah dilaporkan terbakar dan satu kios bensin milik orang Bugis terbakar dan meledak. Penduduk desa tersebut mengungsi.2)

Tidak pernah ada kejelasan penyelesaian dalam peristiwa itu. Bahkan polisi tampak ragu menghadapi ancaman warga desa Hative Besar. Keraguan aparat ini tampak jelas sebagai hasil penghujatan selama demo dengan pecahnya insiden Batu Gajah. Dalam rangkaian penghujatan lewat berbagai media massa sebagian berpendapat bahwa oknum Polri telah berhasil digalang untuk melaksanakan rencana mereka. Surat kabar Suara Maluku tidak memberitakan peristiwa besar ini secara proporsional, dua kali pemberitaan yang tidak jelas kemudian menghilang, padahal kasus Batu Gajah diberitakan luar biasa bahkan tulisan-tulisan dengan ungkapan Anjing dan Babi masih berulang selama sebulan.

Ummat Islam yang menjadi panas karena solidaritas Islamiyahnya sebenarnya mengharapkan adanya reaksi protes, pembelaan dan pertolongan yang memadai tetapi hal itu tidak terjadi karena para pemimpinnya memang lemah dan tidak ada tokoh pemersatu. Warga masyarakat desa Hative Besar telah membuktikan secara nyata isu yang berkembang bahwa suku Bugis-Buton-Makassar dan Jawa-Sunda akan diusir dari Ambon.

Setelah aksi pembakaran itu para tokoh desa Hative Besar mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan menerima kedatangan suku Bugis-Buton-Makasar lagi ke desa Wailete, karena itu desa Wailete tidak pernah dibangun lagi, bahkan parapenghuni yang telah melarikan diri itu tak berani mengunjungi bekas kampungnya. Pemerintah daerah tidak memasukanpembakaran desa Wailete ini kedalam program rehabilitasi, dianggap bukan dalam rangka kerusuhan Ambon.3)

Serangan Massa Kristen ke Desa Air Bak Akhir Desember 1998

27 Desember 1998 : Desa Air Bak, yang hanya berpenduduk sekitar 8 keluarga beragama Islam (desa kecil) diserbu warga Desa Tawiri yang mayoritas beragama Kristen. Pertikaian ini diawali ketika ada Babi peliharaan masyarakat Tawiri memasuki kebun masyarakat desa Bak Air, hal seperti ini biasa terjadi. Menghalau dengan lemparan batu saja Babi akan keluar dari kebun. Kali ini, kejadian ini dijadikan masalah oleh orang Kristen Tawiri. Orang-orang Muslim dilempari batu. Tidak ada penyelesaian, malah warga Muslim yang ditahan polisi.

5 Januari 1999 : Di tengah masyarakat beredar isu akan tejadinya kerusuhan pada Hari Raya Iedul Fithri, meski beberapa penyampaian di antaranya dengan bahasa yang disamarkan. Di bagian lain bisa dibaca bagaimana isu itu berkembang di Kampung Batu Gantung Waringin. Seluruh rumah di situ dibakar dan diruntuhkan. Kampung ini dihuni oleh mayoritas orang Bugis.

Tragedi Berdarah di Dobo, Maluku Tenggara

14 Januari 1999 : Kerusuhan pecah di Dobo, kecamatan Pulau Aru (Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara). Korban tewas delapan orang. Penyerangan dilakukan oleh kelompok Kristen tersebut bukanlah yang pertama kali. Sekitar satu bulan sebelumnya sempat terjadi kontak senjata tradisional meski dengan skala yang lebih kecil di tempat yang sama.

19 Januari 1999: Hari Raya Iedul Fithri. Kerusuhan pecah lagi di Dobo, setelah umat Islam melaksanakan sholat Ied. Dikabarkan 14 orang terbunuh, 10 orang di antaranya adalah orang Kristen. Sebanyak 55 rumah habis terbakar.

Ketiga peristiwa di atas jelas telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mencoba rencana besar mereka, yakni pembantaian Muslim Ambon di Hari Raya Iedul Fithri. Kerusuhan Dobo (14/1) layak dianggap sebagai awal meletusnya Kerusuhan Ambon. Cukup banyak anggota TNI yang dikirim ke Dobo sehingga kekuatan TNI di Ambon berkurang dalam jumlah yang berarti. Jumlah sisanya tidak mampu berbuat apa-apa di kota Ambon pada tanggal 19 dan 20 Januari, sebelum datangnya bala bantuan TNI dari tempat lain. Apalagi kemudian, di Dobo, pada Iedul Fithri, juga pecah kerusuhan lanjutan yang cukup besar.4)

Dikaitkan dengan Tragedi Iedul Fithri Berdarah, rentetan ketiga peristiwa di atas harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan, atau sebagai 'babak pertama' dari seluruh babak yang berjudul 'Tragedi Iedul Fithri Berdarah'. Seandainya ummat Islam di Ambon menyatakan protes keras kepada pihak Kristen yang berpura-pura tidak tahu maka mereka akan ragu memasuki 'babak kedua', yaitu adegan 'Tragedi Iedul Fithri Berdarah'. Dengan kata lain Tragedi Iedul Fithri Berdarah itu belum tentu bisa terjadi karena uji cobanya tidak berhasil, Ummat Islam masih siap dan kompak, siaga menghadapi setiap kemungkinan.

Begitu pula Polri, jika betul-betul profesional dan bersungguh-sungguh dalam menangani kasus di atas, termasuk datangnya ratusan orang kiriman itu, maka peristiwa yang amat menyakitkan Ummat Islam se Indonesia ini mungkin tidak akan terjadi. Begitu juga kegelisahan masyarakat luas akibat munculnya kabar burung bahwa akan ada kekacauan besar ketika Shalat Iedul Fithri. Jadi sesungguhnya tragedi ini merupakan ketidak-profesionalan TNI atau lemahnya TNI akibat penghujatan. Jelas ini merupakan peluang yang mulus bagi golongan untuk merencanakan rencana makarnya.

Marilah kita lihat tragedi ini sebagai salah satu bukti rencana strategis pihak Kristen yang teratur dan terencana, sehingga berhasil demikian baiknya.5)

Catatan HAM di Papua

Selama reformasi berlangsung kondisi hak asasi manusia tidak menjadi lebih baik

dibandingkan ketika rejim Suharto berkuasa. Aksi-aksi kekerasan dan bentuk-bentuk

pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung dan memprihatinkan. Hampir semua

peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu berkaitan erat dengan operasi-operasi militer

penumpasan separatisme yang dilancarkan. Terbukanya ruang berekspresi dan

penyampaian pendapat ketika reformasi bergulir memberi kesempatan yang luas kepada

masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ekspresi masyarakat Papua

ditanggapi dengan tindakan represif aparat keamanan, apalagi ketika aspirasi merdeka

terus didengungkan. Menjaga keutuhan NKRI menjadi legitimasi aparat keamanan untuk

terus melakukan pengejaran dan penumpasan Operasi Papua. Akibatnya aksi kekerasan

kerap dialami masyarakat biasa.

Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan

lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas

perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi

penumpasan separatisme.

Sementara itu, berlakunya otonomi khusus belum menjadikan kondisi hak asasi manusia

lebih baik dari sebelumnya. Ketidaksiapan pemda dan campur tangan pusat menimbulkan

konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, dinamika politik local, praktik-praktik

korupsi menjadikan Papua terus dalam keterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak

ekonomi, sosial dan budaya terabaikan.

A. Catatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua Pra-1998: Operasi Militer

Papua dan Penetrasi Modal

Lahirnya Orde Baru di tahun 1965 berakibat buruk pula bagi Papua. Milter Indonesia di

bawah sandi Operasi Wisnumurti I dan II

semakin meningkatkan serangannya untuk

memaksa orang Papua berintegrasi dengan NKRI. Sejak itu pula rangkaian kekerasan oleh

militer terus meningkat. Pada tahun-tahun sebelum Soeharto berkuasa, tercatat 23 orang

ditembak mati di Kebar dan Manokwari dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 1965.

Sementara itu, di awal-awal orde baru, pada bulan Agustus 1966 hingga 1967 sekitar 500

Lihat: Sampari, edisi 02 Februari 2006 “Menapaki Jejak Pelanggaran HAM di Papua”, hlm 9 2

orang ditahan dan 3 orang masyarakat Papua dieksekusi oleh TNI di Teminabuan.

Hingga

akhirnya tiba penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, di

mana sekitar seribu orang Papua dipaksa memilih integrasi dengan Indonesia.

Pelaksanaan Pepera yang bermasalah dan hasilnya yang manipulatif memunculkan aksi

penentangan oleh masyarakat Papua yang tidak terlibat dalam proses tersebut. Aksi

penentangan ini mulai mengadakan perlawanan di bawah Organisasi Papua Merdeka

(OPM). Namun, perlawanan ini justru meningkatkan operasi-operasi militer di Papua

untuk menumpas separatisme. Di antaranya tahun 1970-1985 dilaksanakan Operasi

Tumpas oleh TNI dengan target menggempur daerah yang dianggap basis OPM. Tahun

1977 dikerahkan pesawat pembom, helicopter dan pasukan darat ke wilayah Jayawijaya

yang menghancurkan 17 desa.

Dalam kaitannya dengan operasi militer, di tahun 1990-an pembunuhan dan pembantaian

terus berlanjut dan korban terus berjatuhan. Di antaranya tahun 1994 TNI-AD menangkap

4 orang warga Timika yang kemudian dinyatakan hilang. TNI-AD juga menangkap dan

menyiksa 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada tahun 1994, di antaranya Mama

Yosepha Alomang.

Pada bulan Mei 1995 pasukan Yonif 752 kembali melakukan pembunuhan kilat terhadap

11 warga, termasuk pendeta, di kampong Hoea. Sementara pada tahun 1996 terjadi

penyanderaan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil Indonesia, Belanda,

Inggris, dan Jerman. Operasi pembebasan sandera tersebut telah mengakibatkan 60 orang

warga sipil terbunuh dan 7 wanita menjadi korban perkosaan.

Akibat penerapan operasi militer, selama kurun waktu di bawah rejim orde baru,

setidaknya telah 100 ribu lebih penduduk asli Papua terbunuh.

Sasaran pembunuhan tidak

saja pada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh OPM, tetapi juga terhadap masyarakat

Papua yang dianggap sebagai basis kekuatan OPM.

Penetrasi modal di Papua memberi warna bagi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi

manusia di Papua. Di antaranya kehadiran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang

eksploitasi sumber daya alam. Dua tahun sebelum Pepera dilaksanakan, Pemerintah

Indonesia telah memberikan ijin kepada P.T. Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi

tembaga dan emas di Papua. Freeport mulai beroperasi di Papua di saat status Papua

belum resmi bergabung dengan NKRI atas dasar kontrak karya dengan Pemerintah

Indonesia. Lokasi tambang Freeport sebenarnya merupakan tempat berburu dan hal-hal

sakral lainnya bagi suku Amungme. Wilayah itu kemudian dijadikan kota perusahaan

yang bernama Tembagapura. Sejak beroperasinya Freeport di wilayah itu, tujuh suku di

sekitar areal tambang,

khususnya suku Amungme dan suku Kamoro, menjadi korban.

Begitu pula dengan kehadiran perusahaan-perusahaan kayu di Papua yang sebagian besar

milik keluarga dan kroni Soeharto dan petinggi-petinggi militer. Pemain terbesar adalah

Ibid

Lihat: Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata, Transitional Justice di Indonesia: Sebuah Laporan Pemetaan,

draft final April 2003.

Lihat: Sampari, edisi 02 Februari 2006 “Menapaki Jejak Pelanggaran HAM di Papua”, hlm 9

Sampari, edisi 02 Februari 2006 “Menapaki Jejak Pelanggaran HAM di Papua”

Ketujuh suku itu adalah Amungme, Kamoro, Nduga, Ekari/Mee, Lani, Damal, dan Moni. 3

Djajanti Group, yang pemegang sahamnya termasuk keluarga Suharto serta mantan

pejabat-pejabat tinggi dan petinggi-petinggi milter. Perusahaan lainnya adalah Barito

Pacific Timber dan Hanurata.

Aktivitas-aktivitas penebangan hutan tersebut sebagian

dilakukan di wilayah hutan-hutan adat. Akibatnya menimbulkan konflik dengan

masyarakat adat di sekitarnya. Terkadang, perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin HPH

kebanyakan tidak mengindahkan batas-batas wilayah HPH dengan hutan adat yang

dikeramatkan dan tempat berburu. Selain itu, besaran ganti rugi sering lebih kecil dari

yang diharapkan oleh masyarakat.

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua telah

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah,

kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun maupun pelanggaran terhadap

hak-hak masyarakat adat lainnya. Protes-protes masyarakat merupakan ancaman bagi

keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sana sehingga tenaga keamanan sangat

dibutuhkan. Aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan bersimbiosis untuk menghadapi

perlawanan-perlawanan masyarakat Papua. Pos-pos pengamanan didirikan berdampingan

dengan perusahaan. Bahkan, Perusahan-perusahaan besar di Papua menyediakan dana

khusus untuk operasi-operasi pengamanan. Sementara itu, pos-pos militer dan polisi

sengaja ditempatkan lokasi konsesi, dan warga yang membuat ulah dituding sebagai

separatis.

Gangguan keamanan melegitimasi penempatan-penempatan sejumlah pasukan

di areal-areal eksploitasi.

Akibatnya, kekerasan-kekerasan di Papua terjadi pula atas dukungan perusahaanperusahaan besar di Papua. Protes-protes masyarakat terhadap perlakukan perusahaan

dihadapi dengan operasi militer, bahkan protes masyarakat dianggap sebagai bagian dari

gerakan separatisme. Sehingga kekerasan, intimidasi, penculikan, pembunuhan dan

bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia kerap dialami bagi mereka yang menuntut

keadilan kepada perusahaan.

Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hal ini di antaranya penangkapan dan

penyiksaan yang dilakukan TNI-AD terhadap 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan

pada tahun 1994. Perlakuan tersebut terkait erat dengan tuntutan masyarakat terhadap

aktivitas Freeport di Papua. Begitu pula dengan peristiwa pembunuhan pada bulan Mei

1995 dan Peristiwa penyanderaan pada tahun 1996.

B. Catatan Kondisi Hak Asasi Manusia Di Papua Periode 1998-2006

Perubahan politik negera yang terjadi pada tahun 1998 belum membawa perubahan yang

cukup berarti pada kondisi hak asasi manusia di Papua. Aksi demonstrasi dan tuntutan

kemerdekaan serta pengibaran Bintang Kejora melegitimasi keberlanjutan operasi-operasi

penumpasan separatisme di tahun-tahun sebelum era reformasi. Sehingga pengerahan dan

penambahan pasukan diamini Jakarta. Akibatnya, operasi pembunuhan, penyisiran,

penculikan, penyergapan ke kampung-kampung dan asrama mahasiswa serta bentukbentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya masih kerap terjadi dalam kurun waktu

1998-2006.

Lihat: Laporan ICG Asia, hlm 17

Lihat: Ibid hlm 17 4

Sementara itu, aktivitas perusahaan-perusahaan eksploitasi masih menunjukkan perannya

dalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain perusahaan lama, pada

kurun waktu 1999-2006 hadir pula pemain baru yang melakukan eksploitasi. Peristiwa

berdarah dan kekerasan lain masih muncul berkaitan dengan akitivitas perusahaanperusahaan ini. Laju eksploitasi terlihat semakin menggila dengan adanya prakti-praktik

illegal logging. Akibatnya, perampasan tanah dan hutan adat, perusakan lingkungan terus

berlangsung di Papua. Tuntutan masyarakat Papua terhadap aktivitas perusahaan berujung

pada bentuk-bentuk kekerasan oleh aparat keamanan.

Adanya perubahan status Papua ke pemerintahan otonomi khusus belum juga mampu

menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam

menjalankan otonomi khusus telah menimbulkan persoalan baru dalam generasi

pelanggaran hak asasi manusia. Penyakit menular terus mewabah dan tak terkendali,

bencana kelaparan kerap terjadi, dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti

pendidikan dan kesehatan, terus terlantar. Pemerintah daerah turut menjadi ancaman yang

serius bagi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di Papua. Tidak terbukanya

Jakarta dan permainan politik elit lokal menambah runyam kondisi Papua. Kerusuhan

massal dan bentrok massa kerap terjadi berkaitan dengan isu pemekaran wilayah Papua

menjadi tiga provinsi. Sehingga kondisi Papua bukan semakin baik malah semakin pelik.

Secara umum, kondisi hak asasi manusia di Papua dalam kurun waktu 1998-2006 dapat

dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan

dengan rangkaian pelaksanaan operasi-operasi militer dan intelijen; pelanggaran hak asasi

manusia yang berkaitan dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua;

kondisi hak asasi manusia yang berupa berupa peristiwa-peristiwa kelaparan, serangan

penyakit dan gagal panen yang mengakibatkan kematian atau ancaman kematian.

1. Operasi Penumpasan Separatisme dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Runtuhnya rejim orde baru menimbulkan harapan baru di kalangan masyarakat Papua

bahwa ketidakadilan di masa lalu dapat terungkap. Masyarakat sipil dan mahasiswa

menggelar berbagai aksi dan protes menuntut agar pemerintah menyelidiki kasus-kasus

kekerasan Soeharto; pengendalian perampasan sumber daya alam; persoalan transmigrasi;

penarikan mundur pasukan militer di Papua; dll. Ruang gerak masyarakat sipil makin

terbuka lebar bahkan masyarakat Papua mulai berani secara terbuka mengibarkan Bintang

Kejora. Penyaluran aspirasi masyarakat yang dinilai sebagai ancaman terhadap keutuhan

NKRI dan bahaya separatisme telah mengundang aparat keamanan untuk bertindak

represif, walaupun saat itu era reformasi telah berlangsung. Tindakan refresif aparat

keamanan di antaranya adalah penanganan masalah pengibaran Bintang Kejora di Sorong

dan Biak pada bulan Juli 1998. Dalam peristiwa itu dilaporkan puluhan orang terbunuh

oleh aparat militer dan polisi.

Tindakan-tindakan aparat keamanan yang represif dalam menangani berbagai aksi

demonstrasi di awal-awal reformasi, turut memicu perubahan tuntutan masyarakat menjadi

tuntutan merdeka. Masyarakat sipil Papua akhirnya menghimpun kekuatan untuk

mengusung tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah pusat. Di antaranya dengan cara

membentuk suatu forum yang dapat menyatukan berbagai aspirasi masyarakat. Dalam

suasana seperti itu, pada bulan Agustus 1998, sejumlah tokoh masyarakat Papua, di 5

antaranya sejumlah pemimpin gereja, tokoh politik, intelektual dan aktivis LSM

membentuk Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI).

Arus reformasi yang sampai ke Papua mengharuskan aparat keamanan menahan diri.

Sementara itu aspirasi merdeka terus meluas di daerah-daerah Papua. Hingga akhirnya

terjadi dialog masyarakat Papua yang diwakili Tim 100 dengan Presiden Habibie pada

tanggal 22 Februari 1999. Dialog tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan aspirasi

Papua merdeka.

Dialog yang berjalan lancar dan tanggapan Jakarta yang terlihat simpati melambungkan

mimpi untuk merdeka. Sehingga respon masyarakat Papua setelah pertemuan dengan

Presiden Habibie dijawab sangat antusias sehingga persiapan-persiapan menyambut

merdeka dilakukan. Di seluruh wilayah Papua didirikan pos-pos komando tempat

bertemunya masyarakat Papua setempat sambil menunggu pengakuan kemerdekaan dari

Pusat.

Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran aparat keamanan tentang keberlangsungan

Papua dalam NKRI. Sampai akhirnya Kapolda Papua pada tanggal 17 April 1999

mengeluarkan maklumat yang berisi instruksi untuk membubarkan segala posko dalam

jangka waktu beberapa hari saja.

Maklumat ini menyinggung perasaan aspirasi merdeka

dan masyarakat Papua berang. Maklumat itu sebenarnya merupakan salah satu pintu

masuk aparat keamanan untuk mengendalikan perjuangan masyarakat Papua. Pengibaran

Bintang Kejora di Sorong tanggal 5 Juli 1999 dijadikan alasan oleh aparat keamanan untuk

menghentikan aktivitas posko di Sorong.

Sementara itu, Jakarta sibuk sendiri untuk membelah Papua menjadi tiga propinsi tanpa

melibatkan masyarakat Papua. Tindakan ini disinyalir untuk memecah belah masyarakat

Papua yang mulai menyimpul dalam satu wadah perjuangannya. Bahkan pemerintah

sempat melantik dua gubernur baru pada tanggal 11 Oktober 1999. Tentu saja usaha

pemerintah mendapat kecaman dan penolakan dari masyarakat Papua sehingga

demonstrasi kembali terjadi dari tanggal 11 sampai 17 Oktober 1999 di depan Kantor

Gubernur.

Sikap Jakarta ini dianggap masyarakat Papua sebagai tindakan sepihak tanpa

mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kekuatan masyarakat sipil Papua terus menggumpal ketika diadakan rapat akbar pada

tanggal 12 November 1999 di Sentani. Dari pertemuan itu keluar himbauan untuk

mengibarkan Kejora di seluruh Papau mulai tanggal 1 Desember 1999 hingga 1 Mei 2000

sebagai batas waktu yang ditetapkan untuk merdeka.

Dari rapat itu diangkat Theys Hiyo

Eluay sebagai pemimpin besar rakyat Papua sedangkan Yorris diangkat sebagai pimpinan

masyarakat Papua di luar tanah Papua.

Tuntutan merdeka ditambah pula tuntutan untuk

mengganti nama Irian Jaya dengan Papua.

Situasi Papua yang terus berkembang mengharuskan Presiden terpilih pada Pemilu 1999,

Gus Dur, mengadakan kunjungan ke Papua untuk mengadakan dialog pada tanggal 31

Lihat: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, “Memoria Passionis: Aspirasi Merdeka

Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia Awal Tahun 2000”, hlm. 15.

Lihat: Ibid

Lihat Ibid, hlm 15

Lihat: Ibid

Ibid 6

Desember 1999. Secara resmi Gus Dur menyampaikan maaf atas terjadinya berbagai

bentuk pelanggaran hak asasi manusia selama ini kepada masyarakat Papua. Ia juga

menentramkan masyarakat Papua melalui sikapnya yang setuju tentang perubahan Irian

Jaya menjadi Papua. Di sisi lain, secara tegas Gus Dur tidak akan memberikan kesempatan

terjadinya pemisahan Papua dari NKRI. Pernyataan Gus Dur tersebut dimanfaatkan oleh

aparat keamanan untuk meredam aspirasi merdeka, pernyataan itu secara diam-diam

dimaknai sebagai restu terus berlanjutnya operasi militer dan intelijen di tanah Papua.

Di awal tahun 2000 setelah rapat akbar tahun 1999 dibentuk Dewan Presidum Papua

(DPP). Theys Hiyo Eluay terpilih sebagai ketua, sementara wakilnya adalah Tom Beanal

yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (Lemasa) Suku Amungme, di Timika.

Sementara Sekjen Presidium DPP ditunjuk Thaha Mohamad Alhamid. DPP dilengkapi

pula dengan Satuan Tugas Papua yang komandannya adalah Boy Eluai.

Aspirasi merdeka semakin kencang didengungkan dan mendapat dukungan luas sampai ke

pelosok-pelosok Papua. Perekrutan-perekrutan anggota Satgas terus dilakukan di berbagai

daerah di Papua. Dukungan luas masyarakat Papua tampak nyata ketika diadakan Kongres

Papua II pada tanggal 29 Mei-4 Juni 2000.

Ribuan massa berdatangan dan berkumpul --

dengan pakaian khas mereka dan dilengkapi persenjataan tradisional -- di sekitar gedung

tempat Kongres berlangsung. Mereka ingin memastikan aspirasi merdeka menjadi agenda

utama kongres tersebut. Kongres ini berjalan tertib walaupun hanya dijaga satgas Papua

bentukan DPP. Bahkan Kapolda sempat memuji Satgas Papua terhadap suksesnya

menjaga keamanan kongres.

Dalam Kongres II Rakyat Papua yang dihadiri sekitar tiga ribu peserta itu dihasilkan salah

satu resolusi yang menyatakan rakyat Papua menolak bersatu dalam NKRI. Aparat

keamanan -- yang selama kepemimpinan Gus Dur terlihat menahan diri -- menganggap hal

tersebut sebagai ancaman keutuhan NKRI. Begitu pula DPR RI periode 1999-2004 yang

secara resmi menyatakan sikap menolak keras keputusan Kongres Rakyat Papua II. DPR

RI melalui ketua DPR Akbar Tanjung dan seluruh wakil ketua DPR dan Sekjen DPR,

menyatakan bahwa hasil kongres merupakan tindakan separatisme dan tindakan makar.

DPR juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam usaha

mencegah meluasnya gerakan separatisme tersebut dengan mengedepankan cara-cara

persuasif.

DPR RI juga meminta TNI dan Polri menunjukkan kesungguhan bertindak

tegas dalam menyikapi ancaman keutuhan NKRI tersebut.

Sementara itu TNI, melalui

KSAD Jenderal, Tyasno Sudarto secara tegas mengatakan bahwa bentuk NKRI mencakup

wilayah Sabang-Merauke adalah final. Sehingga setiap upaya yang mengarah pada

disintegrasi bangsa tidak akan ditolerir. TNI AD mengimbau kepada segenap komponen

bangsa untuk mengutuk dengan keras upaya pihak-pihak yang telah mengarah pada

disintegrasi bangsa.

Kongres Papua I dianggap telah dilaksanakan pada tahun 196. Kongres II tersebut mendapat dukungan

dari Presiden Gus Dur bahkan untuk membiayai kongres tersebut pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden

Abdurrahman Wahid, membantu Panitia dengan dana milyaran rupiah dan acara yang dihadiri sekitar 3.000

peserta itu. Lihat: KOMPAS - Rabu, 25 Apr 2001 Theys Eluay: Saya Siap Disidangkan

KOMPAS - Kamis, 08 Jun 2000, “Pemerintah Tetap Utamakan Tindakan Persuasif di Papua”

Ibid

KOMPAS - Sabtu, 10 Jun 2000, “Tokoh Papua Hanya Bersedia Berdialog Dengan Presiden”. Dukungan

bagi integrasi teritorial Indonesia terus berdatangan. Setelah PM Australia John Howard dan Presiden

Filipina Joseph Estrada menegaskan dukungannya bagi integrasi teritorial Indonesia, begitu pula dengan 7

Setelah kongres tersebut, Polda Papua menunjukkan sikapnya dengan memanggil dan

memeriksa tiga orang anggota PDP.

Selain itu, beberapa orang PDP juga diperiksa oleh

Polda, termasuk Pendeta Herman Awom. Akhirnya lima orang ditetapkan sebagai

tersangka Makar, yaitu: Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua Umum PDP, Thaha Alhamid

sebagai Sekretaris Jenderal PDP, Pdt Herman Awom sebagai moderator, John Mambor

dan Don Flassy sebagai anggota PDP.

Sementara itu, aparat keamanan juga mendesak kepada PDP untuk segera menghimbau

massanya agar menurunkan dan menghentikan pengibaran Bendara Bintang Kejora yang

berlangsung selama ini. Akhirnya terjadi dialog antara PDP, Kapolda Papua – yang saat

itu dijabat oleh Brigjen (Pol) SY Wenas, Panglima Kodam dan Pemda pada tanggal 3

Oktober 2000 yang menyepakati bahwa batas waktu penurunan Bendera Bintang Kejora

adalah tanggal 19 Oktober 2000 yang akan dilaksanakan secara damai.

Namun, pada

tanggal 6 Oktober 2000 aparat keamanan menurunkan secara paksa bendera Bintang

Kejora di Wamena. Operasi ini akhirnya memuncak dalam suatu kontak senjata aparat

keamanan dan masyarakat setempat. Akibatnya puluhan orang meninggal dunia dan

terjadi gelombang pengungsian secara besar-besaran, lebih-lebih penduduk non-Papua.

Penurunan bendera secara paksa juga terjadi di berbagai daerah lain, di antaranya di

Merauke, Wamena, Sorong, Nabire, dan Manokwari.

Aksi penurunan ini merupakan

perintah langsung dari Kapolri sebagai realisasi dari hasil Sidang Tahun MPR 2000.

Aparat keamanan telah secara terang-terangan menganggap bahwa hasil kongres dan

pengibaran Bintang Kejora sebagai tindakan makar dan ancaman penuh terhadap

kedaulatan NKRI. Sehingga aparat keamanan berniat membubarkan PDP sebagaimana

diungkapkan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan agar PDP

segera dibubarkan dan menurunkan bendera bintang kejora di Irja.

Hingga bulan November 2000, setelah peristiwa Wamena, situasi keamanan Papua

semakin memanas. Ribuan warga pendatang di Merauke masih mengungsi di Markas

Kodim, Polres, Lanal Merauke pada malam harinya, karena sering terjadi penculikan.

Rasa takut juga menyebar ke daerah lain, penduduk di Jayapura baik pendatang maupun

penduduk lokal hidup dalam suasana ketakutan dan kewaspadaan tinggi.

Di sisi lain,

Jepang dan Uni Eropa. Lihat: KOMPAS - Sabtu, 10 Jun 2000, “Tokoh Papua Hanya Bersedia Berdialog

Dengan Presiden”

Mereka yang dipanggil yaitu: Thaha M Alhamid sebagai Sekretaris Umum Kongres II Rakyat Papua,

Theys Eluay sebagai Ketua PDP, dan Agus A Alua sebagai Ketua Panitia Kongres II Rakyat Papua. Lihat:

Ibid

Setelah ditetapkan sebagai tersangka mereka juga sempat menjadi tahanan dalam proses hukum tersebut.

Namun, sejak tanggal 15 Maret 2001 penahanan mereka ditangguhkan setelah sempat mendekam selama

104 hari. Lihat: KOMPAS - Sabtu, 17 Mar 2001 DAERAH SEKILAS.

KOMPAS - Selasa, 10 Oct 2000, Theys Akan Menghadap Presiden: Akbar Tandjung Sesalkan Kasus

Wamena. Lihat juga: KOMPAS - Rabu, 11 Oct 2000, Theys Imbau Warga Pendatang Tetap Tenang

Lihat: Laporan Awal Kasus Wamena, 4 April 2003, Oleh Koalisi LSM untuk Perlindungan Dan

Penegakan Ham Di Papua Jayapura, 6 Mei 2003

KOMPAS - Kamis, 09 Nov 2000, Dansatgas Port Numbay Ditangkap

KOMPAS - Selasa, 10 Oct 2000, Theys Akan Menghadap Presiden: Akbar Tandjung Sesalkan Kasus

Wamena

Lihat: KOMPAS - Rabu, 11 Oct 2000, Theys Imbau Warga Pendatang Tetap Tenang

KOMPAS - Kamis, 09 Nov 2000, Dansatgas Port Numbay Ditangkap

Ibid 8

masyarakat Papua sibuk mempersiapkan diri untuk memperingati hari jadi Papua pada

tanggal 1 Desember 2000. Pada tanggal tersebut akan dikibarkan Bendera Bintang Kejora

sesuai amanat Kongres II.

Untuk menghindari konflik yang terjadi, pada bulan Desember

2000 Muspida Irja berdialog dengan PDP. Muspida berjanji untuk memberdayakan sekitar

620.000 anggota Satgas Papua ke dalam berbagai bidang, misalnya sebagai polisi, atau

terjun di bidang bisnis, sopir, dan bidang lain sesuai kemampuan mereka.

Situasi mencekam di Papua mencapai puncak ketika tanggal 7 Desember 2000 terjadi

penyerangan terhadap Polsek Abepura dan pembakaran beberapa bangunan di sana.

Beberapa jam setelah peristiwa itu, Polres Abepura memerintahkan operasi pengejaran dan

penyisiran terhadap pelaku yang tak dikenal itu. Dalam pelaksanaannya, operasi tersebut

telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami

masyarakat Papua.

Kondisi keamanan di Papua terus memburuk di tahun-tahun berikutnya. Di awal tahun

2001, tepatnya di bulan Maret, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap empat karyawan

PT Darma Mukti Persada di Desa Ambumi Kecamatan Wasior. Meski pelakunya tidak

dikenal, warga meyakini aparat polisi yang melakukannya.

Setelah itu pada bulan April

2001, pasukan Brimob melakukan penganiayaan terhadap pasukan koteka di Desa Rasiei.

Dua orang luka terkena peluru, 15 orang ditahan Polres Manokwari dan enam orang

hilang. Dua kejadian tersebut semakin membuat warga membenci polisi. Hingga akhirnya

tanggal 12 Juni 2001 puluhan warga menyerang lima anggota Brimob di Base Camp PT

Prima Jaya Sukses Lestari (PJSL) di Desa Wondiboi, Kecamatan Wasior. Lima anggota

Brimob itu tewas, lima senjata api dan dua peti peluru di base camp dibawa kabur.

Aparat keamanan terus meningkatkan operasi pengejaran hingga terjadi tindak kekerasan

yang terus dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Kecamatan Wasior sejak Juni

sampai September 2001. Akibatnya seorang guru SD meninggal secara tragis, puluhan

orang luka-luka dianiaya, diperlakukan secara tidak manusiawi, sementara ribuan warga

yang ketakutan terpaksa mengungsi ke hutan-hutan dan daerah aman lainnya. Rangkaian

peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Wasior.

Operasi-operasi anti separatisme terus berlanjut dan terus menimbulkan korban jiwa. Di

antaranya pada bulan September 2001 tokoh OPM Merauke, Willem Onde, ditemukan

tewas berlumurah darah di salah satu sungai di Asiki, pedalaman Merauke.

Selain itu,

tanggal 23 September 2001 dua anggota OPM tewas ditembak anggota TNI di Pos 511

Kostrad, Bonggo, Jayapura. Penembakan terjadi setelah ratusan anggota OPM dengan

senjata tradisional berusaha menyerang pos tersebut.

Pada bulan Oktober 2001 OPM melancarkan aksinya Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya

dengan membakar sejumlah faslitias umum,

dan menyerang Koramil.

Sebelumnya,

Ibid

KOMPAS - Jumat, 08 Dec 2000 DAERAH SEKILAS

Lihat: Kompas, Selasa, 18 September 2001, “Komnas HAM Dituntut Bentuk Tim Independen Kasus

Wasior”

Lihat: Ibid

Lihat: Kompas, Selasa, 25 September 2001 “Tokoh OPM Merauke Willem Onde Terbunuh”

Lihat: Ibid

Lihat: Kompas, Selasa, 2 Oktober 2001, “ DPRD Irja Kutuk Tindakan OPM di Ilaga”.

Lihat: Media Indonesia - Nusantara (02/10/2001 00:35 WIB), “Setelah Menyerang Koramil Ilaga, DPM

masih Kuasai Lapangan Terbang” 9

OPM menguasai Lapangan Terbang Ilaga sejak tanggal 28 September 2001.

Setelah

peristiwa itu, Kodam XVII/Trikora mengirimkan pasukan ke Ilaga.

Tanggal 04 Oktober

2001 TNI berhasil merebut Lapangan Terbang Ilaga

dan memulihkan keamanan di Ilaga

tanpa ada perlawan dari pihak OPM yang telah melarikan diri. Walaupun demikian, aparat

keamanan terus melakukan pengejaran.

Dalam melakukan operasi ini aparat keamanan

melakukan tindakan-tindakan kekeraran pula terhadap masyakat.

Operasi pengejaran dan penumpasan terhadap OPM di Papua terus berlanjut, pada tanggal

10 Oktober 2001 Markas Besar Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Hans

Youweni di sekitar Desa Marwei Kecamatan Pantai Timur, Bonggo, Irian Jaya, dikuasai

pasukan Batalyon Infantri 611.

Tanggal 16 Oktober, Tim Gabungan TNI-Polri yang

dipimpin Mayor Inf Isak dari Satgas Tribuana berhasil menyergap tujuh anggota Tentara

Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di sekitar Kali Kopi,

Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Mereka ditangkap dan ditahan di Polres

Mimika.

Di bulan November 2001, sebanyak 18 anggota OPM, yang dianggap sebagai

pelaku pembakaran KM Jala Perkasa di Kecamatan Kimaam, Merauke, ditangkap aparat

Polres Merauke.

Sementara itu, pada tanggal 16 November 2001 Polsek Waropen Atas,

Yapen Waropen, diserang sekitar 100 anggota OPM. Selanjutnya, pengejaran dan

penyisiran dilakukan aparat Polsek.

Puncak dari operasi militer di tahun 2001 adalah penculikan dan penangkapan terhadap,

Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, pada bulan November 2001. Awalnya

militer menyangkal bahwa Kopassus sebagai pelakunya. Pembunuhan Theys ini telah

membuat suasana tegang di Papua semakin meningkat. Demostrasi dan kerusuhan

berlangsung di beberapa daerah di Papua.

Pada tahun 2001 aparat keamanan juga membentuk para-militer (milisi), di antaranya pada

bulan Oktober 2001 Kodim 1702 Jayawijaya membentuk Satgas dengan jumlah anggota

170 orang.

Pada awal 2002 tercatat pula pembentukan Barisan Merah Putih (BMP) oleh

sejumlah tokoh Papua di Jakarta (termasuk mantan wakil Gubernur, J. Djopari).

Tujuannya untuk menjaga keintegrasian Papua dalam NKRI, dan menghilangkan segala

Lihat: Media Indonesia - Nusantara (03/10/2001 01:24 WIB), “ Aparat Berusaha Kuasai Lapangan

Terbang Ilaga”.

Satuan yang dikirim ke Ilaga berasal dari Batalyon 753 dan Satgas Tribuana serta Brimob Polda Irja.

Lihat: Media Indonesia - Nusantara (03/10/2001 01:24 WIB), “ Aparat Berusaha Kuasai Lapangan Terbang

Ilaga”. Lihat juga: Media Indonesia - Nusantara (02/10/2001 00:35 WIB), “Setelah Menyerang Koramil

Ilaga, DPM masih Kuasai Lapangan Terbang”

Lihat: Kompas, Jumat, 5 Oktober 2001, “TNI Ambil Alih Lapangan Terbang Ilaga”.

Media Indonesia - Nusantara (05/10/2001 00:08 WIB), “Aparat Rebut Kembali Lapangan Terbang Ilaga

Delapan Pamen Dicopot”

Lihat: Kompas, Kamis, 11 Oktober 2001, “Markas Besar OPM Dikuasai TNI”.

Republika, Kamis 18 Oktober 2001, “TNI/Polri Sergab Tujuh Anggota OPM”

Lihat: Ibid

Lihat: Kompas, Jumat, 9 November 2001, “18 Anggota OPM Ditangkap”

Lihat: Kompas, Sabtu, 17 November 2001, “Polsek Waropen Atas Diserang OPM: Dua Warga Sipil Luka

Berat”

anggotanya berasal dari empat kecamatan terdekat, yaitu: Kecamatan Kurulu (52 orang), Kecamatan

Assologaima (50 orang), kecamatan Wamena Kota (50 orang) dan Kecamatan Kurima (18 orang). Kegiatan

Satgas ini a.l.: [1] latihan baris-berbaris, [2] apel pagi hari, [3] upacara bendera setiap hari Senin bersama

TNI di Kodim, Wamena, dan [4] mendapatkan pelajaran pembelaan negara. Lihat: Laporan Awal Kasus

Wamena, 4 April 2003, Oleh Koalisi LSM untuk Perlindungan Dan Penegakan Ham Di Papua Jayapura, 6

Mei 2003 10

kegiatan yang beraspirasi kemerdekaan. Dalam kerangka inipun Kodim membentuk

Satgas Merah Putih pada awal 2002.

Sementara itu, Eurico Guterres juga melakukan

aktivitas membentuk barisan milisi di Timika. Namun, aktivitasnya kemudian dihentikan

atas permintaan unsur pimpinan daerah Mimika dan Provinsi Papua.

Kebijakan Presiden Megawati tampak berbeda dengan Gus Dur dalam menangani masalah

Papua. Tahun 2002 operasi militer memburu separatisme terus berlanjut bahkan terjadi

penambahan pasukan di Papua. Pada tanggal 28 Mei 2002 satu kompi Pasukan Tempur

Kodam I Bukit Barisan dikirim ke Papua, bergabung dengan satuan lainnya untuk

membasmi gerakan separatisme di daerah tersebut.

Situasi di Papua terus tak menentu

sementara aparat keamanan semakin arogan. Pada tanggal 4 Agustus 2002 sedikitnya 20

anggota Polda Papua menganiaya Frengky Rengrenggulu di Jayapura.

Tindakan main

hakim sendiri 20 anggota penegak hukum itu mengakibatkan wajah Frengky babak belur,

8 buah gigi rontok dan lengan kirinya ditikam dengan sangkur.

Papua semakin bergolak setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap konvoi kendaraan

karyawan P.T. Freeport di kilometer 62-63 dari Tembagapura ke arah Timika pada tanggal

13 Agustus 2002. Dalam peristiwa tersebut 3 karyawan P.T. Freeport tewas, termasuk 2

orang warga AS, dan 12 orang lainnya luka-luka.

Pengerahan pasukan digelar untuk

memburu para pelaku penembakan. Diduga keras pelakunya adalah militer dalam

kaitannya dengan bisnis pengamanan Freeport. Sementara pihak militer menyatakan

bahwa pelakunya adalah OPM sehingga operasi penumpasan OPM kembali mendapat

legitimasinya. Pada bulan Desember, tim gabungan Polsek Demta dan Satgas TNI yang

bertugas di daerah itu mengklaim telah menggerebek pusat logistik di Jayapura, dan

menangkap dua orang anggota OPM.

Sementara itu, pada tanggal 17 Desember telah

terjadi kontak senjata antara OPM pimpinan Matias Wenda dengan TNI di perbatasan

Jayapura-Papua Niugini (PNG). Peristiwa ini berawal dari penyerangan terhadap mobil

pejabat provinsi yang sedang menjemput Duta Besar RI di PNG di perbatasan.

Di penghujung 2002 kembali lagi terjadi peristiwa penembakan, istri dan anak Direktur

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, serta Ny Yeni Ireuw

Meraudje ditembak oleh orang tak dikenal di perbatasan Jayapura-Papua Niugini (PNG)

saat dalam perjalanan dari Jayapura menuju Vanimo (PNG).

Aksi penembakan

diperbatasan tersebut terus terjadi di tahun 2003. Di antaranya di awal 2003 Konvoi tim

olah TKP Mabes Polri yang akan menyelidiki kasus penembakan istri direktur ELSHAM

diberondong peluru oleh sejumlah orang bersenjata di perbatasan RI-PNG.

Akibat

insiden ini Danrem 172/Praja Wira Yakti Letkol Inf Agus Mulyadi mengeluarkan perintah

pengejaran dan pengepungan terhadap OPM pimpinan Matias Wenda.

Lihat: Ibid

Lihat: Media Indonesia, Rabu, 03 Desember 2003, “Aparat Hentikan Kegiatan Guterres di Timika”

Lihat: Detik Rabu, 29/5/2002, “Satu Kompi Pasukan Tempur Kodam I/BB Dikirim ke Papua”.

West Papua Net. Sabtu Agustus 24, 2002 19:06:58: “Dua Puluh Anggota Polda Papua Aniaya Berat

Frengky Rarenggulu”

Ibid

Lihat: Kompas, Minggu, 1 September 2002, “Karyawan Freeport Tewas Ditembak”.

Kompas, Selasa, 10 Desember 2002, “Pusat Logistik OPM di Jayapura Digerebek”

Kompas, Rabu, 18 Desember 2002, “Kontak Senjata di Perbatasan Jayapura-PNG”

Lihat: Kompas, Minggu, 29 Desember 2002 Istri Direktur Elsham Papua Ditembak di Perbatasan RI-PNG

Media Indonesia, Kamis, 2 Januari 2003, “Tim Olah TKP Polri Ditembak di Papua”

Suara Pembaruan, Jumat 03 Januari 2003, “TNI Kejar OPM Pimpinan Wenda” 11

Sementara itu, OPM terus meningkatkan serangannya dengan menyerang Kodim 1702

Wamena pada tanggal 4 April 2003. Serangan itu mengakibatkan dua anggota TNI

tewas.

Berikutnya, TNI melakukan pengejaran dan penyisiran. Sejumlah orang ditahan

dan disiksi di Markas Kodim 1702. Bahkan salah seorang di antaranya meninggal

ditahanan karena disiksa.

Amnesty Internasional melaporkan bahwa TNI telah

melakukan penyiksaan terhadap sejumlah penduduk desa, ketika memburu penyerang

Kodim 1702/Jayawijaya di Wamena, Papua.

Pengejaran dilakukan oleh pasukan

gabungan dari Kopasus, Batalyon 413 Kostrad, dan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat

Kostrad. Pasukan. Dalam pengejaran tersebut, aparat keamanan membakar puluhan rumah

penduduk, sekolah, puskesmas dan perumahan guru serta ternak yang jumpai di kampungkampung sekitar Kuyawage.

Akibatnya telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia

di Wamena. Rangkaian kejadian ini dikenal dengan peristiwa Wamena.

Di samping itu, kebijakan pemerintah pusat yang membagi Provinsi Papua menjadi tiga

bagian telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut

ditandai diresmikannya Provinsi Irjabar tanggal 6 Februari 2003. Kebijakan pemekaran

Papua ini telah menyebabkan situasi Papua semakin buruk akibat pro dan kontra

pemekaran. Misalnya di Provinsi Irian Jaya Tengah telah terjadi konflik antar kelompok

pro dan anti pemekaran, konflik ini kemudian menjadi perang adat di Timika pada tanggal

23-27 Agustus 2003. dalam peristiwa itu 5 orang meninggal dan 108 orang luka-luka.

Berikutnya pada tanggal 31 Agustus, terjadi pula pembunuhan terhadap 2 orang dan

melukai 4 orang warga non-Papua di Timika.

Pada bulan Juli 2003, Polres Jayawijaya menahan dua orang yang dituduh mengibarkan

bendera Melanesia “Bintang 14” di halaman gedung DPRD Wamena.

Pengibaran

“bendera 14” ini tampak sebagai penanda adanya aspirasi lain yang tumbuh di kalangan

masyarakat Papua, yaitu: Melanesia merdeka. Bendera ini kembali dikibarkan pada bulan

November 2003 di Manowari. Kemudian 50 orang yang dianggap pelaku ditangkap aparat

kepolisian.

Di daerah lain, pada tanggal 4 November 2003 sebuah operasi penyerangan

oleh satuan gabungan TNI di Pegunungan Jayawijaya menewaskan gembong OPM

Yustinus Murib, selain itu satuan TNI menewaskan sekitar 10 anggota OPM yang

bergerak di Pegunungan Jayawijaya Tengah.

Di tahun 2004, tepatnya bulan Maret seorang pempinan OPM, Leo Wresman tewas dalam

kontak senjata antara pasukan TPM/OPM dengan Satgas Kompi Rajawali Yonif 753 AFT

di Desa Kamenawari 40 km arah barat Kota Sarmi.

Aparat keamanan, Satgas Kompi

Rajawali Yonif 753 BKO Korem 172 PWY, terus meningkatkan operasi penyisiran di

tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian empat anggota kelompok GPK yang

meloloskan diri saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan GPK. Berkaitan dengan

Suara Pembaruan, Jumat 04 Maret 2003, “Kodim Wamena Diserang, Dua Tentara Tewas”

Suara Pembaruan, Selasa 15 April 2003, “Satu Tahanan Kasus Wamena Meninggal”

Koran Tempo, Rabu, 16 April 2003, “Amnesti: Ada Penyiksaan di Wamena”

Koran Tempo, Kamis, 24 April 2003, “Elsham: 5 Kampung di Wamena Dibakar”

Elsham News Report, 1 September 2003, “Timika Diprovokasi, Dua Meninggal, Empat Luka-Luka”

KCM, Senin, 07 Juli 2003, 11:49 WIB, “Polisi Tahan Dua Pengibar Bendera "Bintang 14" di Wamena”

Suara Pembaruan, Kamis 27 November 200, “Polisi Tahan 50 Pengibar Bendera Melanesia Barat di

Manokwari”

Koran Tempo, Kamis, 6 November 2003, “Gembong Organisasi Papua Merdeka Yustinus Murib Tewas”

Suara Pembaruan, Sabtu 13 Maret 04, “Pimpinan OPM Tewas Ditembak" 12

operasi tersebut, seorang ibu-ibu, bernama Fransina Sawen (27), diamankan anggota TNI

di Koramil Sarmi.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu tahun

2004, pada bulan April, sekelompok orang tak dikenal yang jumlah sekitar 20 orang

dengan bersenjatakan panah, tombak, kapak dan parang menghadang petugas Pengamanan

(PAM) Pemilu dan petugas Panwalu yang akan melaksanakan pendistribusian logistik di

Kampung Yowit Distrik Okaba Kabupaten Merauke.

Tanggal 20 April, Aparat Kepolisian bentrok dengan kelompok orang tak dikenal

bersenjata kelewang dan panah di desa Mariendi, Distrik Purwata, Kabupaten Bintuni,

Irian Jaya Barat. Akibatnya beberapa orang dari kelompok tersebut tewas.

Manokwari, terjadi penahanan terhadap tiga orang anggota OPM, menyusul insiden

berdarah di hutan belantara distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Irian Jaya Barat

tanggal 20 April. Dalam insiden tersebut satu orang anggota OPM tewas ditembak

pasukan Brimob.

Sementara di daerah Garade Kampung Munia, perbatasan Distrik

Mulia dengan Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 17 Agustus 2004, dua

anggota kelompok sipil bersenjata pimpinan Guliat Tabuni tewas tertembak dalam kontak

senjata lawan TNI selama dua jam di daerah Garage Kampung Munia.

Di bulan Oktober, 6 orang tewas dalam aksi penghadangan dan penembakan yang

dilakukan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap iring-iringan kendaraan PT Modern

di Kampung Munia, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Sementara di

Kabupaten Puncak Jaya, terjadi pembunuhan warga sipil non-Papua pada tanggal 12

Oktober 2004 menyusul dilakukannya operasi militer gabungan pasukan Kopasus, TNI

AD, Polisi dan Brimob yang memburu Goliat Tabuni.

Militer menuding kelompok

Goliat Tabuni sebagai pelakunya. Sebelumnya, pada bulan September aparat militer telah

menangkap dan akhirnya menembak mati pendeta Elisa Tabuni dalam keadaan tangan

terikat tali. Sedangkan anaknya berhasil melarikan diri dalam keadaan tangan terikat

karena tidak mengetahui keberadaan Goliat Tabuni.

Berikutnya, dalam rangka operasi

tersebut, militer menangkap dan mengintimidasi pendeta Yason Kogoya. Tanggal 17

Oktober, pasukan militer melancarkan operasi darat dan udara terhadap penduduk sipil.

Helikopter TNI menembak dan meluncurkan bom-bom ke perkampungan penduduk sipil.

Walaupun bom tersebut tidak meledak, menyebabkan sekitar 5000-an penduduk mengunsi

ke hutan.

Bergantinya Presiden setelah Pemilu 2004 belum merubah kondisi Papua. Rangkaian

kekerasan masih terjadi, di antaranya pada bulan Desember 2004 aparat kepolisian

membubarkan aksi ratusan warga Papua -- yang menamakan diri Parlemen Jalanan Rakyat

Sipil untuk Politik di Papua -- saat mengibarkan bendera Bintang Kejora di Lapangan

Trikora, Jayapura. Beberapa hari sebelumnya, aparat kepolisian telah mengeluarkan

Harian Cenderawasih Post, 15 Maret 2004 (Headline), “Istri GPK Diamankan TNI”

Harian Cenderawasih Post, 06 April 2004 (Headline), “Di Merauke, Pam Pemilu Diserang”

Suara Pembaruan, Rabu 21 April 2004, “Polisi Diserang di Papua, Empat Tewas”

Media Indonesia, Jum'at, 23 April 2004, “Polres Manokwari Tahan Tiga Anggota OPM”

Kompas, Kamis, 19 Agustus 2004, “Dua Anggota OPM Tewas dalam Kontak Senjata “

Media Indonesia, Kamis, 14 Oktober 2004, “OPM Tembaki Kendaraan Sipil Enam Orang Dikabarkan

Tewas”

Elsham News Service, 3 November, 2004, “Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA: Kasus Puncak Jaya Murni

Rekayasa Militer Mulia, Puncak Jaya”

Ibid

Ibid 13

larangan resmi.

Operasi penumpasan terus terjadi sepanjang tahun 2005 dan awal 2006.

Situasi yang buruk selama reformasi menjadi alasan bagi 43 warga Papua meminta suaka

di Australia di awal bulan Januari 2006. Berikutnya di bulan Januari 2006 telah terjadi

penembakan di Distrik Waghete, Kabupaten Paniai yang mengakibatkan 1 orang

meninggal dan tiga warga sipil lainnya terluka. Di bulan Februari 2006, terjadi

penembakan terhadap 3 orang pendulang emas di tepi Sungai Aikwa dalam operasi

penertiban penambangan liar di Distrik Tembagapura. Sementara pada bulan Maret 2006,

demostrasi yang menuntut penutupan P.T. Freeport berlangsung, yang diakhiri dengan

terbunuhnya beberapa aparat keamanan di depan kampus Universitas Cendrawasih.

Kekerasan sepanjang reformasi tersebut menunjukkan bahwa situasi Papua belum menjadi

baik. Begitu pula pelaksanaan Otsus belum mampu meredam gelombang kekerasan di

Papua. Rangkaian kekerasan tersebut berakibat buruk pada kondisi hak asasi manusia bagi

warga Papua. Di bawah ini disajikan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang

terjadi sepanjang reformasi.

a. Peristiwa (Abepura 2000)

Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadi penyerangan kantor Polsek Abepura oleh

sekelompok orang bersenjata golok dan parang. Dalam peristiwa itu satu orang

anggota polisi tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Beberapa jam setelah

penyerangan itu Polres Jayapura menggelar operasi penyisiran dan pengejaran.

Dalam operasi tersebut telah terjadi rangkaian kekerasan yang dapat digolongkan

sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Peristiwa ini telah diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk KPP HAM.

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia

berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesimpulan ini dijadikan dasar oleh

kejaksaan agung untuk mendakwa dua orang anggota kepolisian yang dianggap

bertanggung jawab pada Pengadilan HAM di Makassar. Tapi, akibat proses

persidangan, terutama kesaksian, yang masih di bawah standar, dua orang terdakwa

tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Akibatnya dua terdakwa tersebut diputus bebas

oleh hakim pengadilan HAM Makassar.

b. Peristiwa Wasior (2001)

Peristiwa ini bermula dari penyerangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap

PT Darma Mukti Persada (DMP) di Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Maret 2001.

Dalam peristiwa tersebut tiga orang pegawai PT DMP menjadi korban. Pada tanggal

13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap basecamp CV Vatika Papuana

Perkasa (VPP) di desa Wondiboi. Dalam peristiwa ini 5 orang anggota Brimob tewas

dan 1 orang warga sipil tewas. Setelah peristiwa tersebut, Polda Papua melakukan

pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan

kecamatan di sekitar Wasior. Dalam proses pengejaran tersebut diduga telah terjadi

pula pelanggaran berat hak asasi manusia. Sehingga Komnas HAM melakukan

penyelidikan terhadap peristiwa ini. Kesimpulan hasil penyelidikan dan semua

berkasnya telah diserahkan Komnas HAM ke kejaksaan agung untuk dilakukan

Koran Tempo, Kamis, 2 Desember 2004 , “Polisi dan Warga Papua Bentrok Saat Peringati 1 Desember” 14

penyidikan. Tetapi, sampai sekarang hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut

belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

c. Peristiwa Pembunuhan Theys (November 2001)

Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay hari Sabtu, 10 November

2001 diculik. Esok harinya, ia ditemukan telah tewas di di Koya Tengah, Kecamatan

Muara Tami, Kabupaten Jayapura. Jenazah Theys ditemukan tertelungkup di jok

mobil Toyota Kijang dengan wajah babak belur dan luka di pelipis, dahi, dan leher.

Peristiwa ini menyulut kemarahan masyarakat Sentani, daerah asal Theys. Ratusan

warga Sentani membakar dua rumah toko, dua bank (BRI dan BPD Irja), dan 12

bangunan lainnya,

situasi pun mencekam

sampai ke hari-hari berikutnya.

Penculikan yang berakhir pembunuhan ini diduga terkait erat dengan aktivitas politik

Theys dan kawan-kawannya.

Saat ia dibunuh, Theys berstatus sebagai tahanan luar

dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Jayapura dengan dakwaan melakukan

sejumlah kegiatan makar dengan tujuan memisahkan Irian Jaya dari NKRI. Banyak

pihak berpendapat bahwa pembunuhan Theys adalah upaya terakhir untuk

membungkam keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

Desakan dari berbagai pihak mengharuskan Pemerintah membentuk Komisi

Penyelidik Nasional (KPN) untuk menyelidik kasus pembunuhan Theys. KPN

menemukan adanya keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan Theys.

Menyikapi temuan tersebut, pada tanggal 03 Januari 2003, tujuh anggota Kopassus

didakwa dalam pengadilan militer di Surabaya. Dakwaannya adalah secara bersamasama atau sendiri sengaja melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan

hilangnya nyawa Theys. Pemeriksaan kasus Theys melalui pengadilan militer ini

ditolak oleh sejumlah pihak, alasan utamanya adalah karena kasus Theys adalah

pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah beberapa kali sidang akhirnya pada bulan April 2003 pengadilan militer

memutuskan bahwa ketujuh terdakwa terbukti bersalah dan dihukum 2-3,5 tahun

penjara. Putusan ini sangat mengecewakan masyarakat Papua karena dinilai tidak

memenuhi rasa keadilan.

d. Peristiwa Wamena (2003)

Pada bulan April 2003 telah terjadi pembobolan gudang senjata api milik Kodim

Wamena. Setelah peristiwa ini TNI melakukan operasi pengejaran dan penyisiran di

sekitar kota Wamena. Dalam operasi ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan.

Lihat: “Theys Meninggal, Irian Berduka” Kompas, Senin, 12 November 2001

Lihat: Ibid

Lihat: “Masyarakat Jayapura Mulai Panik” Republlika, Minggu, 11 Nopember 2001

Sejak Juli 1999, ia mulai mengadakan satu kegiatan deklarasi kemerdekaan Irja, di kediamannya. Kegiatan

berikut dilancarkan 1 Desember 1999 berkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Irja, disertai pengibaran

bendera bintang kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua

Yaitu: Letnan Kolonel Hartomo (40), Kapten Infantri Rionardo (32), Sersan Satu Asrial (31), dan Praka

Ahmad Zulfahmi (27), Mayor Infantri Donny Hutabarat (35), Letnan Satu Agus Soepriyanto (31), dan

Sersan Satu Lauren SL (28) 15

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dalam peristiwa ini dan menyimpulkan

telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, walaupun hasil

penyelidikan Komnas HAM tersebut telah disampaikan kepada penyidik Jaksa

Agung, sampai sekarang kasus tersebut belum ada tindak lanjutnya.

2. Penetrasi Modal dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Saat ini setidaknya terdapat tiga situs utama sumber daya alam yang menjadi sasaran

eksploitasi di Papua, yaitu: pertambangan, kayu (hutan) dan gas alam. Tiga situ situ

dikeruk oleh perusahaan-perusahaan besar. Pertambangan diwakili oleh P.T. Freeport

Indonesia, penebangan kayu oleh perusahaan-perusahaan HPH, dan gas alam oleh P.T.

LNG Tangguh.

Beroperasinya ketiga perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak

langsung turut menyumbang praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di antaranya praktik-praktik

diskriminasi dan pelarangan atau pembatasan aktivitas ekonomi oleh pihak perusahaan,

perebutan tanah, perusakan lingkungan, dan praktik-praktik represif aparat keamanan yang

berkolaborasi dengan perusahaan.

a. Freeport

Sebelum Papua bergabung dengan NKRI, P.T. Freeport Indonesia sudah melakukan

kegiatan produksi tidak lama setelah menandatangani kontrak karya dengan

Indonesia. Gunung Ertsberg yang mengandung banyak mineral dieksploitasi.

Padahal, daerah tersebut merupakan tempat masyarakat sekitar menggantungkan

hidupnya. Berdasarkan kontraknya dengan pemerintah Indonesia, Freeport

membangun istana tempat berlangsungnya penambangan. Kota Tembagapura

dibangun, masyarakat sekitar diusir, lahan luas tempat berburu dicaplok tanpa ganti

rugi. Perlakuan seperti ini mengundang perlawanan dari masyarakat setempat, protes

masyarakat kerap mengganggu aktivitas perusahaan sehingga diperlukan

pengamanan. Ancaman dari OPM menjadi legitimasi bagi kehadiran aparat

keamanan di sekitar wilayah tambang.

Gunung Rrasberg yang bersebelahan dengan Ertberg, pada tahun 1988 ditemukan

mengandung cadangan mineral yang sangat besar. Sejak mengeksploitasi gunung

tersebut, Freeport menjadi penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia, dan

mendongkrak pentingnya Papua bagi Indonesia.

Kekayaan melimpah yang

dihasilkan Freeport menarik minat keluarga/kroni Soeharto dan petinggi-petinggi

militer untuk ikut menikmati kekayaan yang dihasilkan Freeport.

Di sisi lain,

masyarakat sekitar tidak diperhatikan dan tetap miskin. Dalam kondisi ini

kecemburuan sosial dapat saja terjadi, terutama pada masyarakat pendatang yang

terlihat berlimpah setelah ikut menikmati recehan Freeport.

Selain itu, terdapat pula perusahaan lain yang memperoleh ijin, terutama pertambangan di hutan lindung

setelah berlakunya Perpu Nomor 1/2004, di antaranya adalah P.T. Gag Nickel yang mendapat jatah seluas

13.138 ha di Papua, Lihat: Bisnis Indonesia, 18 Mei 2004

Laporan ICG Asia, Indonesia: sumber Daya dan Konflik Papua, 13 September 2002, hlm. 21

Ibid, hlm 22. 16

Kekerasan makin meningkat di Timika setelah terjadi penembakan karyawan

Freeport pada tahun 1994 oleh orang tak dikenal. Freeport meminta bantuan

pengamanan dari tentara sehingga AD mengirimkan pasukan tambahan. Operasi

militer digelar dan akibatnya 37 orang warga Papua telah dibunuh oleh pasukan

tentara. Freeport dan militer membawa bencana bagi kondisi hak asasi manusia di

Papua. Perlakuan tidak adil Freeport terhadap masyarakat sekitar telah pula

menyebabkan konflik antara suku Amungme dan suku Dani sehingga sebelas orang

tewas pada tahun 1997.

Arus reformasi di tahun 1998 menjadikan Freeport sebagai salah satu sasaran

reformasi. Terutama berkaitan dengan aktivitasnya terhadap lingkungan, pembagian

keuntungan, dan perlakuan adil kepada masyarakat sekitar sehingga ada tuntutan

peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuan kontraknya dengan pemerintah. Di

sisi lain, walaupun Freeport telah menyadari kesalahannya – di antaranya pada tahun

2000 dan 2001 telah menandatangani kesepakatan dengan masyarakat Kamoro dan

Amungme mengenai serangkaian proyek ekonomi dan sosial

-- gangguan

keamanan terus meningkat di wilayah Freeport sehingga kehadiran aparat keamanan

terus dibutuhkan. Serangan-serangan terhadap Freeport kerap terjadi, misalnya pada

tanggal 25 Mei 2002 sekitar 20 orang mendobrak gedung-gedung Freeport di kota

perusahaan Kuala Kencana.

Selain itu, kebijakan Freeport telah mengakibatkan terjadinya penembakan pada

tahun 2006 di Distrik Tembagapura. Berawal dari adanya penambangan liar di

sepanjang Sungai Aikwa sebagai tempat pembuangan limbah tambang berupa

tailing. Limbah tersebut ternyata masih mengandung emas sehingga mengundang

kegiatan mendulang emas bagi masyarakat masyarakat sekitarnya, di antaranya

penduduk Kampung Wa’a dan Banti, Distrik Tembagapura. Mereka berduyun

melakukan penambangan liar dan hasilnya dijual di Kota Timika dengan harga Rp

80.000 hingga 130.000 per gram.

Bagi Freeport, aktivitas tersebut dinilai

mengganggu sehingga diperlukan penertiban oleh aparat gabungan petugas satuan

pengamanan Freeport. Akibatnya pada bulan Februari 2006, terjadi pengusiran dan

berakhir dengan kerusuhan yang menimbulkan korban. Di antaranya dua satpam

Freeport mengalami luka-luka akibat dipanah oleh pendulang, sementara itu 3 orang

pendulang mengalami luka tembak.

Peristiwa ini menambah kebencian masyarakat terhadap Freeport semakin

meninggkat sehingga aksi penutupan satu-satunya jalan menuju lokasi penambangan

Grasberg dari pemukiman karyawan dilakukan keesokan harinya. Aksi ini memaksa

Freeport menghentikan kegiatan penambangan selama beberapa hari. Aksi

penutupan tersebut mengundang pula aksi massa berupa unjuk rasa mahasiswa yang

dilakukan di Jakarta, Manado, dan Jayapura pada tanggal 26 Februari 2006. Aksi

berikutnya di Jakarta (27 Februari 2006) berakhir dengan bentrokan. Aksi-aksi

mahasiswa terus berlanjut hingga bulan Maret 2006 yang menuntut penutupan P.T.

Freeport. Namun, aksi ini berakhir setelah terjadi insiden berdarah di depan

Universitas Cedrawasih yang menewaskan beberapa aparat keamanan.

Lihat: Ibid hlm 24

Lihat: Kompas, Rabu, 22 February 2006, “Satpam Freeport Dipanah, Tiga Pendulang Emas Ditembak” 17

b. Perusahaan-perusahaan Kayu

Selain tambang, penebangan kayu merupakan sumber kekayaan yang cepat

mendatangkan kekayaan di Papua. Beberapa perusahaan yang beroperasi di Papua

dikuasai kalayangan dari zaman Suharto. Pemain terbesar adalah Djajanti Group,

yang pemegang sahamnya termasuk keluarga Suharto serta mantan pejabat-pejabat

tinggi dan petinggi-petinggi milter. Perusahaan lainnya adalah Barito Pacific Timber

dan Hanurata.

Setelah Suharto jatuh, monopoli industri hutan menghadapi

tantangan dari baru dari daerah. Misalnya pada kawasan bagian barat Sorong, hutanhutan tengah ditebang oleh pengusahan yang bekerjasama dengan Bupati Sorong

serta perwira-periwira aparat keamanan.

Eksploitasi besar-besaran terjadi di daerah

Sorong yang menyimpan banyak pohon merbau. Aktivitas-aktivitas illegal logging

banyak terjadi di daerah ini yang melakukan penyelundupan kayu gelondongan.

Selain itu di Bintuni juga terjadi kasus penyelundupan dan penebangan kayu ilegal

besar-besaran. Di Bintuni beroperasi P.T. Djajanti Gorup selama puluhan tahun.

iduga, para pelakunya di-backing orang-orang kuat.

Dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan ini sering tidak mengindahkan batasbatas wilayah adat. Terkadang pula ganti rugi yang diberikan tidak setimpal dengan

kerugian yang dialami masyarakat. Tuntutan dari masyarakat dianggap mengganggu

aktivitas perusahaan. Sehingga perusahaan. Sehingga melegitimasi pendirianpendirian pos pengamanan di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut. Lagipula, di

indikasikan bahwa aparat keamanan di sana melakukan bisnis kayu. Protes

masyarakat sering dihadapi dengan operasi-operasi aparat keamanan yang berakibat

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya pada tanggal 31 Maret telah

terjadi penembakan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap tiga orang karyawan

perusahaan kayu di Wasior. Akibat peristiwa ini dikerahkan pasukan Brimob untuk

memburu para pelaku dan melindungi perusahaan kayu yang lainnya. Aksi ini

menimbulkan ketakutan luar biasa bagi masyarakat sekitar. Apalagi pada tanggal 3

Mei pasukan tersebut menyerang penduduk sipil, 6 orang dinyatakan tewas.

Sementara itu, pada tanggal 21 April 2004 telah terjadi penghadangan terhadap

aparat kepolisian yang mengawal uang ganti P.T. Djayanti Group untuk warga Babo

dari Kampung Meried ke Babo, Kabupaten Bintuni, Irian Jaya Barat. Uang Rp 150

juta rupiah dinilai tidak sepadan untuk mengganti hak ulayat seluas 250 hektar,

padahal masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp 300 juta. Akibat penghadangan

itu, 2 orang penghadang tewas oleh aparat kepolisian.

Walaupun telah ada pelarangan illegal logging pada tahun 2001, aktivitas tersebut

terus berlangsung. Banyak pelaku illegal logging tertangkap namun proses

hukumnya terlihat mandeg. Berdasarkan siaran pers LBH Papua dan ELSHAM pada

tanggal 2004, sepanjang 2001-2004 telah terjadi lima kasus illegal logging, namun

kasus-kasus tersebut belum ditindaklanjuti pihak berwenang. Di antaranya:

• Pada tahun 2001 terdapat 8 kasus ilegal loging dengan 8 pelaku yang semuanya

warga Indonesia dengan kerugian negara 1.122 batang kayu olahan jenis merbau;

Lihat: Laporan ICG Asia, hlm 17

Lihat: Ibid

Kompas, Kamis, 22 April 2004, “Dua Anggota OPM Tewas Tertembak di Bintuni “

Kompas, Kamis, 22 April 2004, “Dua Anggota OPM Tewas Tertembak di Bintuni “ 18

• Pada tahun 2002 tendapat 7 kasus ilegal loging dengan pelaku 10 orang WNI

dengan kerugiarkan negara 2145 batang kayu log jenis merbau, 34 unit alat berat

serta 1000 M3 kayu olahan jenis merbau;

• Pada tahun 2003 terdapat 2 kasus di Desa Mayado dan desa Barma Kecamatan

Merdey Kabupaten Manokwari yang dilakukan oleh PIT Arta Mas dan PT Trilyon

Abadi Perkasa melibatkan 17 WNA asal Malaysia dan 3 WNI serta menggunakan

77 alat berat dan 840 batang kayu log jenis merbau yang saat ini masih

disidangkan di Pengadilan Negeri Manokwari;

• Pada bulan Januari 2004 pihak TNI AL telah menangkap kapal asing berbendera

Vietnam yang mengangkut ribuan kubik kayu dari Sorong yang ditaksir kerugian

negara sekitar 17 milyar namun kasus ini tidak jelas penyelesaiannya;

• Pada Januari 2004 terdapat I kasus di distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni

yang dilakukan oleh PT.Marindo Utarma Jaya yang berkedudukan di Jakarta

dengan direktur Yudi Firmansyah dan melibatkan 15 WNA asal Malaysia dengan

menggunakan 117 unit alat berat, 3 tongkang, 4 unit tug boat dan 3 unit crane serta

menghasilkan 10.000 batang kayu log.

c. LNG Tangguh: Potensi Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sumber gas bumi yang kaya di Papua mengundang perusahaan asing yang besar

untuk beroperasi di sana. Di antaranya adalah proyek LNG Tangguh yang

dilaksanakan BP. Proyek ini akan mengambil gas bumi di Teluk Berau-Bintuni di

bagian barat Papua. Sebagian besar ladangnya merupakan daerah lepas pantai, dan

menyalurkannya melalui jalur pipa menuju pabrik di daratan. Rencananya proyek ini

pada tahun 2006 sudah mulai mengeskpor gas bumi tersebut.

Proyek LNG Tangguh ini akan menggunakan lahan seluas 3.000 hektar. Di areal itu

akan terjadi pemindahan penduduk. Pada bulan Juli 2004, sekitar 101 KK dari 127

KK yang berada di Kampung Tanah Merah Lama (TML) Distrik Babo, Kabupaten

Teluk Bintuni telah memilih untuk dipindahkan ke Kampung Tanah Merah Baru

(TMB) dan 26 KK ke Kampung Onar.

Walaupun telah ada pendekatan yang sangat berbeda dengan Freeport, proyek ini

akan berakibat sangat besar terhadap petani dan nelayan yang menghuni teluk, selain

terhadap ekonomi dan masyarakat pedalaman, termasuk kota-kota Sorong,

Manokwari, dan fakfak.

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas LNG Tangguh

merupakan ancaman utama bagi masyarakat Papua. Perselisihan-perselihan dengan

masyarakat setempat dapat terjadi, terutama mengenai hak atas tanah yang dijadikan

areal LNG Tangguh. Selain itu, ancaman juga datang dari aparat keamanan

walaupun masyarakat telah secara tegas menolak kehadiran aparat keamanan di

lokasi proyek.

3. Otonomi Khusus dan Kondisi Hak Asasi Manusia

Sejak 1 Januari 2002 secara resmi diberlakukan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua, sejak

itu pula nama Irian Jaya diganti dengan Papua. Namun, pemberlakuan Otsus ini belum

Lihat: Laporan ICG Asia 19

disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Aktivitas pemprov pada

tahun pertama disibukkan dengan sosialisasi dan edukasi UU Otsus Papua tersebut ke

birokrasi di seluruh Papua sembari menyiapkan perangkat-perangkat pendukung, di

antaranya MRP. Dalam tahun pertama, perangkat yang paling penting, yaitu Majelis

Rakyat Papua, juga belum terbentuk akibat pemerintah pusat begitu lamban menyusun

peraturan pemerintahnya. Di sisi lain, belum siapnya Otonomi khusus, pemerintah pusat

berencana untuk melaksanakan pemekaran Papua menjadi tiga Provinsi. Rencana tersebut

telah menimbulkan pro-kontra di antara elit politik local dan masyarakat Papua. Masingmasing mendesak pemerintah untuk menjalankan pemekaran dan menghentikan

pemekaran. Sampai tahun 2003, isu politik di Papua dipanaskan dengan pro-kontra

pencabutan UU Nomor 45 Tahun 1999 dan Inpres nomor 1 tahun 2001 tentang pemekaran

wilayah Papua.

Ketidaksiapan pemeritah daerah dan pro-kontra pemekaran Papua mengakibatkan kondisi

hak asasi manusia memburuk di dua ranah sekaligus. Praktik-praktik korupsi, eksploitasi

sumber daya alam untuk mengejar pendapatan daerah, kebijakan penataan kota, dan arus

investasi yang dibuka lebar telah menambah persoalan bagi pemenuhan hak asasi manusia

di Papua. Konflik horizontal yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi

manusia serta kondisi Hak ekosob yang belum tertangani yang menyebabkan peristiwaperistiwa kelaparan, serangan dan wabah penyakit, gagal panen kerap terjadi di tahuntahun berikutnya. Konflik yang terjadi akibat pro-kontra pemekaran adalah Peristiwa

Timika yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2003. Pasca pendeklarasian propinsi Irian

Jaya Tengah, telah berakibat 8 orang meninggal dunia, 112 orang luka-luka, aksi

pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya serta beberapa individu mendapat teror dan

intimidasi.

Di Papua setidaknya terdapat tiga wabah penyakit yang belum tertangani dengan baik, di

antaranya adalah HIV/AIDS, Muntaber, dan TBC. Dalam kasus penyebaran HIV/AIDS,

Provinsi Papua yang berpenduduk 2,3 juta jiwa dikategorikan siaga satu plus. Sampai

Desember 2002, terdapat 1.263 kasus dari 724 1.263, terdiri dari 724 HIV dan 539 AIDS.

Kasus besar di Merauke, yakni 527 kasus terdiri 307 AIDS dan 220 HIV. Pada bulan

maret saja di Merauke terdapat lebih dari 600 kasus HIV/AIDS.

Laju penyebaran virus

ini hampir 95% ditularkan melalui hubungan seksual.

Sementara itu, pada tahun 2003,

data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Papua sampai akhir Agustus 2003

terdapat 1018 kasus yang terdiri dari 382 AIDS dan 636 HIV.

Dalam kasus muntaber, di awal tahun 2004 diberitakan sebanyak 38 warga Distrik Borme,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, meninggal dunia akibat terserang diare. Kasus

diare ini mewabah di 10 desa di Kecamatan Borme. Kesepuluh desa tersebut adalah Desa

Sigipur, Arima, Orban, Taramlu, Nongge, Palur, Weime, Humharu, Werde, dan Desa

Borme. Saat itu jumlah penderita diare sebanyak 1.857 orang, kasus terbesar terdapat di

Desa Taramlu, yakni sekitar 270 orang.

Sementara itu di tahun 2006 diberitakan pula

sekitar 100 warga Kabupaten Jayawijaya dilaporkan meninggal dunia akibat muntah berak

yang melanda daerah itu sepanjang 13 Maret-24 April 2006. Wabah ini menyerang sekitar

630 orang. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Jayawijaya, jumlah korban meninggal

Kompas, Selasa 27 May 2003, Papua Masuk Kategori Siaga Satu dalam Kasus HIV/AIDS

Harian Papua Pos, 25 september 2003, “Berdasarkan data Dinkes di Papua 1.018 Kasus HIV/AIDS”

Kompas, Kamis, 29 Januari 2004, 38 Warga Papua Meninggal akibat Terserang Diare “. 20

akibat wabah muntah berak (muntaber) sejak 13 Maret-23 April 2006 mencapai 90 orang.

Sementara korban meninggal di RSUD Wamena per 24 April 2006 sebanyak 10 orang

sehingga total korban meninggal dunia sebanyak 100 orang. Kebanyakan para korban

berasal dari Kota Wamena dan distrik di sekitar Wamena.

Wabah muntaber ini terus

menyebar ke beberapa wilayah di Kabupaten Jayawijaya, tercatat 9 distrik terserang, di

antaranya Kurulu, Hom-Hom, Musatfak, Wamena, Pugima, Assolokobal, Bolakme,

Asologaima, dan Hubikosi. Korban terus meningkat hingga pada akhir April 2006 tercatat

total korban mencapai 2.090 orang dan 141 orang meninggal dunia.

Sementara itu, terdapat juga penyakit TBC yang belum tertangani di Papua. Tercatat

setidaknya sebanyak 200 orang lebih di Pegunungan Bintang menderita.

Ancaman

lainnya adalah gizi buruk dan kelaparan. Pada tahun 2003 tercatat sekitar Sekitar 27,3

persen balita masih menderita kekurangan gizi.

Ancaman kelaparan terus menghantui Papua, pada tahun 2000 telah terjadi kelaparan di

Bonggo, sebelah timur Jayapura, yang mengakibatkan 17 Transmigran mati kelaparan.

Sebagian besar disebabkan kekurangan makan dan kondisi hidup yang sangat buruk. Pada

tahun 2006 kelaparan terjadi di Yahukimo.

PENUTUP

Permasalahan di Papua yang terjadi selama ini telah berakibat serius terhadap kondisi hak

asasi manusia di Papua. Situasi seperti ini tidak pernah disikapi oleh pemerintah Indonesia

secara bijaksana, tetapi malah sebaliknya sebaliknya menerapkan kebijakan-kebijakan

instan secara sepihak yang makin menambah persoalan di Papua.

Rangkaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik semasa orde baru

maupun peristiwa yang terjadi semasa reformasi belum diselesaikan secara baik.

Penyelesaian yang ada, misalnya kasus Pembunuhan Theys dan kasus Abepura Desember

2000 sangat mengecewakan masyarakat Papua. begitu pula dengan kasus-kasus lainnya,

seperti kasus Wasior dan Wamena hingga kini belum kelihatan hasilnya. Ketidakseriusan

pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia telah menambah rasa

kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Kompas, Rabu 26 April 2006, “Muntaber Renggut Jiwa 100 Warga Jayawijaya”.

Suara Pembaruan, Sabtu 29 April 2006

Wabah Muntaber Serang Jayawijaya,153 Meninggal

Harian Papua Post, 10 September 2003, “Ratusan Warga Terserang TBC di Pegunungan Bintang:

Penyakit Framboesia Juga Diderita Warga”.